Assalamualaikum Wr.Wb.

Selamat datang di Catatan Kecil....

Namanya juga catatan kecil....isinya hanya merupakan kumpulan catatan yang berupa celoteh, ungkapan hati, hingga omong kosong tentang segala sesuatu yang hadir di kehidupan. Ada juga artikel-artikel yang diambil dari beberapa sumber yang menurut penilaian, layak untuk ditampilkan.

SEMOGA kumpulan catatan ini bisa dibaca, dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Admin

Kamis, 22 Mei 2014

DOKUMENTASI PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA TANGERANG TAHUN 2014

*) Berita lengkapnya bisa di KLIK DISINI
 
LAPORAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KOTA TANGERANG TAHUN 2014

YTH. BAPAK WAKIL WALIKOTA TANGERANG;
YTH. PARA KEPALA SKPD, PARA STAF AHLI DAN NARASUMBER
SERTA PESERTA PEMBINAAN YANG SAYA BANGGAKAN. 

PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT SERTA INAYAHNYA KITA DAPAT HADIR DI RUANGAN INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT UNTUK MENGHADIRI acara pembinaan penyidik pegawai negeri sipil KOTA TANGERANG tahun anggaran 2014.


SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI PEMBAWA RISALAH KEBENARAN BAGI KITA SEMUA.


pak WAKIL waliKOTA yang saya HORMATi,


SEBAGAIMANA DIKETAHUI BERSAMA BAHWA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA BERIMPLIFIKASI TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH URUSAN YANG DIBERIKAN KEWENANGANNYA KEPADA DAERAH. URUSAN-URUSAN PEMERINTAH PUSAT YANG DISERAHKAN DAN KEMUDIAN MENJADI TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TIDAK JARANG MEMBUTUHKAN KETENTUAN-KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM RANGKA MENEGAKKAN NILAI DAN KEPENTINGAN HUKUM YANG HENDAK DILINDUNGI OLEH SUATU PRODUK HUKUM DAERAH YANG LAZIM DISEBUT PERATURAN DAERAH ATAU PERDA.


PEMBEBANAN SANKSI PIDANA OLEH SUATU PERDA TENTUNYA DALAM PROSES PENEGAKKANNYA MEMERLUKAN KEAHLIAN KHUSUS DALAM LAPANGAN PENYIDIKAN UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA YANG SECARA UMUM BERSIFAT PELANGGARAN YANG DAPAT MENGGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.


SALAH SATU PERANGKAT KELEMBAGAAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT SANKSI PIDANA ADALAH DIBENTUKNYA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN  WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SUATU PERATURAN DAERAH.


KEWENANGAN KHUSUS PPNS ADALAH SEBAGAIMANA TELAH TERCANTUM DALAM PASAL 1  ANGKA 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.


pak WAKIL waliKOTA yang saya HORMATi,

perkenankanlah kami dalam kesempatan ini MELAPORKAN BEBERAPA HAL terkait penyelenggaraan kegiatan PEMBINAAN ppns tahun anggaran 2014 yaitu sebagai berikut :

1. bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung 2 hari dimulai pada hari ini kamis tanggal 22 mei 2014 bertempat di padang golf modernland kota tangerang. dengan dihadiri oleh 70 orang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota tangerang.


2.    dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah :


·  uu nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana;

·  PP NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 58 TAHUN 2010;

· Pp nomor 43 tahun 2012 tentang tatacara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

· perda KOTA TANGERANG nomor 5 tahun 2009 tentang penyidik pegawai negeri sipil;


3. adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

dalam rangka memberikan peningkatan pemahaman terkait PELAKSANAAN tugas KEDINASAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku DEMI TEGAKNYA HUKUM, KEADILAN, PERLINDUNGAN, KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM.


4. narasumber yang akan menyampaikan materi terkait penguatan tugas dan wewenang ppns berasal dari direktorat pidana dirjen administrasi hukum umum kementrian hukum dan ham r.i, dari koordinator pengawas ppns polres metro tangerang serta dari pejabat di lingkungan pemerintah kota tangerang.


pak WAKIL waliKOTA yang saya HORMATi,

untuk selanjutnya mohon perkenan bapak untuk dapat membuka SEKALIGUS MEMBERIKAN ARAHAN DALAM RANGKA Pembinaan pegawai negeri sipil DI LINGKUNGAN KOTA TANGERANG TAHUN 2014.
DEMIKIAN kiranya YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, LEBIH KURANGNYA MOHON MAAF.

                                                      TANGERANG, 22 MEI 2014
                                                    KETUA PANITIA PENYELENGGARA


                                                      INDRI ASTUTI 


Monggo dilanjut >>

Selasa, 13 Mei 2014

KUNJUNGAN KERJA WALIKOTA TANGERANG KE DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTRIAN KEUANGAN

Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah bersama Assisten Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Tatakota, Kabag Hukum dan Kabag Humas  melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat, Selasa (13/05).

Lebih lanjut, Walikota menuturkan Kota Tangerang yang merupakan daerah pemekaran tentunya mempunyai keterbatasan dengan kepemilikan aset khususnya keberadaan gedung-gedung pemerintahan maupun lahan. Dengan keterbatasan itulah, Pemkot Tangerang terus berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan selaku pengelola aset Negara serta Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pemilik lahan yang berada di wilayah Kota Tangerang. "Kami tak ingin gegabah soal aset. Semua harus berdasarkan aturan dan tidak boleh menyalahi aturan," paparnya. seraya menambahkan pengelolaan barang dan aset daerah  yang sesuai dengan peraturan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), selain juga sebagai bagian dari pelayanan yang optimal kepada masyarakat.  

Sebagai informasi, di sekitar Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan di beberapa lokasi lainnya terdapat beberapa hektar lahan milik Kemenkumham, baik yang di kosong maupun tengah digarap. Namun, keberadaannya tak dapat dikelola ataupun digunakan oleh Pemkot Tangerang. Padahal Kota Tangerang sangat membutuhkan lahan-lahan tersebut guna penataan dan pembangunan berbagai sarana serta prasarana seperti  ruang terbuka hijau dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas positif masyarakat.

"Pengembangan Kota Tangerang menuju kota yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera tentunya akan dapat teralisasi jika turut didukung dengan keberadaan sarana serta prasarana yang representatif," tegasnya.

Walikota juga menuturkan selama ini telah intens berkoordinasi baik dengan Kemenkeu maupun Kemenkumham dan melalui ikhtiar ini kami ingin upayakan agar lahan-lahan tidur  yang ada di wilayah Kota Tangerang dapat dihibahkan untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemkot Tangerang, yang tak lain untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang.“Jika diberikan kepercayaan untuk mengelolanya, Kami akan kelola dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya seraya menambahkan Pemkot ingin lebih memberikan kenyamanan serta pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat. Diantaranya membangun pusat pelayanan yang tersentral pada satu area.


Photo selengkapnya :




Monggo dilanjut >>

Selasa, 01 April 2014

AMSTERDAM, MENGUBAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK



Amsterdam sebagai  kota terpadat di Belanda, tentunya memiliki masalah pengolahan sampah dan limbah yang kompleks. Oleh karena itu pemerintah amsterdam memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan pengolahan sampah dan limbah yaitu “City of Amsterdam Waste and Energy  Company” yang bertujuan menghasilkan energi baru yang dapat dipakai kembali. Dalam sehari sampah dari kota Amsterdam di angkut 600 truk dan berisi 4400 ton. Lebih dari 1,4 juta sampah domestik dan industrial di proses perusahaan ini setiap tahunnya atau 25% dari total sampah yang dihasilkan warga belanda dalam setahun. 

Sampah ini awalnya di tampung di dalam sebuah tempat penampungan setinggi  30 meter menggunakan truk sampah kemudian di angkut menggunakan penjepit besi untuk di bakar hingga 1000-1200 derajat celcius selama 24 jam setiap harinya. Setelah pembakaran sampah di lakukan uap atau udara panas yang dihasilkan dapat memutar turbin generator yang diubah menjadi sumber energi listrik. Dari satu ton sampah yang di proses perusahaan ini hanya ½ kilogram saja yang menjadi limbah yang tak bisa digunakan.



Monggo dilanjut >>

Bikeways For Everyone With Cycletracks (ide bagus menciptakan jalur sepeda yang Nyaman)

Minneapolis adalah daerah luar biasa bagi para penggemar sepeda untuk menikmati alam atau pergi bekerja.  Jalur sepeda di Minneapolis sangat baik, bersih menyenangkan yang disebut " Bikeways for Everyone" telah membuat bersepeda lebih mudah untuk dinikmati dan lebih aman dengan menerapkan jaringan yang terhubung dari cycletracks di seluruh kota .

Apa itu Cycletracks?
Monggo dilanjut >>

Jumat, 21 Maret 2014

SOSIALISASIKAN VERTICAL GARDEN DALAM PROGRAM TANGERANG BERKEBUN...... MANTAAAAAP

Wali Kota Tangerang H. Arief R Wismansyah mencanangkan program Tangerang Berkebun di Kota Tangerang yang mana nantinya program ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Tangerang."Nantinya setiap RW akan dibangun vertikal garden yang ditanam oleh warga setempat, Ujar  Wali Kota Tangerang pada acara  Pencanangan Tangerang Berkebun di Perumahan Polisi Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang, Jumat (21/03).

Walikota juga mengatakan bahwa program pencanangan Tangerang berkebun dalam rangka membangun kota Tangerang yang hijau karena menurutnya lahan pertanian di Kota Tangerang sudah minim luasnya. Selain itu, masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang.Apalagi, saat ini Kota Tangerang dengan luas 188 kilometer persegi, hanya tersedia 11 persen RTH dari total 30 persen RTH sesuai amanat undang - undang. "Pemkot akan terus  mendorong masyarakat untuk ikut serta menambah RTH dengan membuat perkebunan di wilayahnya,"tuturnya lagi.  Dijelaskannya bahwa pembuatan perkebunan dengan sistem vertikal, dapat diterapkan di pemukiman warga yang padat penduduk dan minim perkarangan.Disisi lain, perkebunan ini pun menjadi solusi dari tidak adanya lahan pertanian di Kota Tangerang. Sehingga, masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang ada.

Monggo dilanjut >>

INI CARA MEMBUAT KEBUN VERTIKAL (VERTICAL GARDEN)

*) Artikel ini diambil dari blog nya mas Cokroningrat.... waduh mas maturnuwun sanget ya.... informasinya bermanfaat banget....

Menentukan lubangSebelum membangun kebun vertikal, sebaiknya kita persiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan kebun dimaksud.Barang-barang atau bahan-bahan yang kita persiapkan adalah:
  1. Paralon (boleh menggunakan bambu)
  2. Gergaji
  3. Bor dengan mata 3 - 5 cm
  4. Meteran untuk membuat titik-titik yang akan dilubangi
  5. Spidol untuk menandai lubang yang akan dibuat
  6. Ember atau pot bunga dengan lubang dibawahnya untuk dudukan paralon
  7. Semen 2 kg untuk 4 paralon
  8. Pasir adukan
  9. Sendok pengaduk semen
Dengan alat-alat dan bahan di atas kita siap masuk ke step selanjutnya.


Monggo dilanjut >>

KEBIJAKAN PUBLIK KEBAL HUKUM, BENARKAH ?

Oleh :
Saharuddin Daming  (Dosen FH Universitas Ibnu Khaldun Bogor)
MEDIA INDONESIA,  20 Maret 2014
                                                                                                                             
                                                      
SEBAGAI pemerhati hukum dan keadilan, penulis terkejut oleh sikap pembelaan membabi buta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Wapres Boediono dengan statement bahwa bailout Bank Century adalah kebijakan publik, dan bahwa kebijakan publik itu tidak dapat dituntut. Apakah benar anggapan yang menempatkan kebijakan publik kebal hukum?
Dalam perspektif politik, isu tersebut memang merupakan polemik yang berujung pada pro dan kontra sesuai dengan karakteristik politik yang berpijak pada kepentingan. Namun, dalam frame akademik dan praktik peradilan, imunitasi kebijakan publik dari tuntutan hukum adalah hal yang sangat naif, karena undang-undang saja yang berkedudukan lebih tinggi dapat digugat, apalagi kebijakan. 
Demikian pula rangkaian pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK ataupun kejaksaan dan Polri selama ini, sebagian besar kalau bukan seluruhnya justru bertumpu pada kebijakan publik.

Dalam kajian akademis, kebijakan publik lazim disebut freis ermessen (bahasa Jerman), dicreation power (bahasa Inggris), dan pouvoir discretionnaire (bahasa Prancis), yaitu kebebasan pejabat dalam membuat kebijakan menurut pertimbangannya sendiri. Kebijakan bailout Bank Century adalah salah satu bentuk diskresi.

Monggo dilanjut >>

Kamis, 20 Maret 2014

POKOK PIKIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Ada 12 perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014. diantaranya yaitu :

  1. Masa Berlaku e-KTP: Masa berlaku e-KTP yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi BERLAKU SEUMUR HIDUP sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP.
  2. Berkenaan dengan Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.
  3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-elyang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014.
    Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun yang semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013
  4. Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.
  5. Pengakuan dan PengesahanAnak, dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.
  6. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis),Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK,e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain)
  7. Pencatatan Kematian Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.
  8. Stelsel Aktif, semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas.
  9. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur, Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.
  10. Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan dibebankan pada APBN : Pendanaan program dan kegiatan di Provinsi akan dialokasikan melalui dana dekonsentrasi, dan Pendanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota dialokasikan melalui Tugas Pembantuan (TP).
  11. Penambahan Sanksi, Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75 juta. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 M.

Monggo dilanjut >>

Selasa, 18 Maret 2014

EMPAT KRITERIA BESAR SMART CITY

Sebuah kota dapat dikategorikan sebagai sebuah Smart City ketika telah memenuhi beberapa kriteria, dimana kriteria besarnya adalah: 
 1. Faktor yang pertama dari sebuah Smart City, “Smart Mobile Services.
Kota tersebut harus mempunyai Contactless/NFC (Near Field Communication) index yang tinggi, artinya kota tersebut menyediakan fasilitas yang memadai bagi tersedianya untuk melakukan transaksi “business” tanpa harus terjadi kontak fisik ketika terjadi proses pembayarannya, jadi Smart City harus didukung oleh POS (point of sales) contactless yang cukup banyak untuk dapat dikategorikan sebagai Smart City. Selain itu juga penetrasi dari handset yang dapat mendukung terjadinya transaksi yang contactless juga harus banyak, yang ditunjang oleh ketersedian service untuk transaksi digital tersebut.


Monggo dilanjut >>

MENDALAMI KONSEP "SMART CITY DEVELOPMENT" (Smart Technology - Smart Investment – Smart Development)

*) Artikel ini diambil sepenuhnya dari summary Institute Investasi Indonesia bekerjasama dengan APEKSI, APKASI dan Federasi Pembangunan Perkotaan Indonesia.

 1. Lebih dari sekedar teknologi
Untuk sebuah kota, apakah arti kata "PINTAR atau SMART"? Salah satu dimensi terpenting adalah bahwa kota saat ini seharusnya memberikan pelayanan yang menggunakan teknologi terkini,membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan murah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Kemampuan ini sekarang menjadi persyaratan utama sebuah kota di seluruh dunia, mulai dari pengelolaan listrik dan air dengan sistem otomatis, penggunaan stiker RFID,teknologi “smart grids” untuk meningkatkan produksi dan pendistribusian energi; perangkat lunak canggih, jaringan teknologi komunikasi yang menghubungkan kota, masyarakat dan pelayanan bisnis yang satu dengan lainnya. Ini semua adalah bagian dari sebuah pelayanan kota yang disebut “infrastruktur pintar”.


Monggo dilanjut >>

Template by:

Free Blog Templates